Komisi Pemberantasan penyelewengan Republik Indonesdia (disingkat KPK) yaitu hukum negeri yang dibentuk dengan tujuan menambah energi buat serta hasil buat pada usaha pemberantasan aksi kejahatan penyelewengan. KPK berwatak otonom serta terhindar dari akibat pengaruh mana pula dalam melangsungkan kewajiban serta wewenangnya.[1] Komisi ini dibuat menurut Unsertag-unsertag (UU) nomormor 30 Tahun 2002 perihal Komisi Pemberantasan aksi kriminalitas penyelewengan.[2] Dalam penerapan kewajibannya, KPK berpijak pada 5 prinsip, yakni ketegasan hukum, toleransi, akuntabilitas, kebutuhan normal, serta proporsionalitas

KPK dipimpin oleh bimbingan KPK yang terdiri sehubungan 5 orang, seseorang bos menguntai unit serta 4 orang delegasi bos menguntai unit. bimbingan KPK mempunyai unit sepanjang 4 tahun serta sanggup diseleksi pulang cukup buat sekali era unit. Dalam pengumpulan ketentuan, arahan KPK berwatak bersama-sama kolegial.[1] pengarah KPK sedangkan masa ini yaitu Nawawi Pomolango yang berprofesi semenjak 24 November 2023 menukar Firli Bahuri

pekerjaan serta fungsi

• Komisi Pemberantasan penyelewengan punya kewajiban:[3]
• Koordinasi dengan badan yang berwajib menjalankan pemberantasan aksi kejahatan penyelewengan;
• Supervisi pada badan yang berwajib menjalankan pemberantasan aksi kejahatan penyelewengan;
• Melakukan pengkajian, pemeriksaan, serta penuntutan pada aksi kejahatan penyelewengan;
• Melakukan aksian-aksian penangkalan aksi kejahatan penyelewengan; serta
• Melakukan detektor pada pengaturan penguasaan negara.
• Dalam melangsungkan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan penyelewengan berwajib:[3]
• Mengkoordinasikan pengkajian, pemeriksaan, serta penuntutan aksi kejahatan penyelewengan;
• Menetapkan sistem pemberitahuan dalam aktivitas pemberantasan aksi kejahatan penyelewengan;
• Meminta data perihal aktivitas pemberantasan aksi kejahatan penyelewengan pada badan yang terpaut;
• Melaksanbakal dengar opini ataupun pertemuan dengan badan yang berwenang menjalankan pemberantasan tindak kejahatan penyelewengan; serta
• Meminta informasi badan terpaut tentang penangkalan tindak kejahatan penyelewengan.

Taufiequrachman Ruki (2003–2007)

P terlihat bertepatan pada 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki, seseorang alumni perguruan tinggi Kepolisian (Akpol) 1971, dilantik sebagai pengarah KPK. Di dasar kebosan Taufiequrachman Ruki, KPK mau memposisikan dirinya selaku katalisator (penyebab) untuk Aparat serta institusi lain buat terciptanya jalannya semacam “good and clean governance” (pemerintahan bagus serta bersih) di Republik Indonesia. selaku seseorang mantan badan DPR RI dari tahun 1992 hingga 2001, Taufiequrachman walau tidak berubah-ubah mendapatkan kritik dari bermacam pihak perihal perkiraan tebas seleksi pemberantasan penyelewengan.

Taufiequrachman serta mengujarkan kalau pembudayaan etika serta integritas antikorupsi patut via cara yang tidak gampang, akibatnya diperlukan terdapatnya kedudukan pemimpin selaku dengan menyertakan institusi keluarga, pemerintah, institusi rakyat serta institusi bidang usaha.

Pada tahun 2007 Taufiequrachman Ruki digantikan oleh Antasari Azhar selaku pengarah KPK

Antasari Azhar (2007–2009)

polemik Antasari Azhar masa berprofesi selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (2000-2007) yang kandas kanmelakukan Tommy Soeharto tidak membatasi pengangkatannya sebagai pengarah KPK sehabis sukses mengatasi calon yang ada yakni Chandra M. Hamzah dengan memperoleh 41 suara dalam pemungutan suara yang dilangsungkan Komisi III DPR. Kiprahnya selaku pengarah KPK dampingia lain meringkus beskal Urip Tri Gunawan serta Artalyta Suryani dalam hubungan penyuapan masalah BLBI Syamsul Nursalim. seterusnya serta pemahaman angkatan laut (AL) Amin Nur Nasution dalam masalah persetujuan pemecatan daerah Hutan lindung Tanjung pesisir laut Air Telang, Sumatera Selatan. Antasari serta berjasa menarik utusan Gubernur Bank Indonesia (BI) orang suci Tantowi Pohan yang serta ialah besan pemimpin negara Susilo Bambang Yudhoyono ke kurungan sehubungan masalah korupsi arus anggaran BI. Statusnya selaku tertuding dalam masalah pembantaian Nasrudin Zulkarnaen membuat pemimpin negara Susilo Bambang Yudhoyono pada bertepatan pada 4 Mei 2009 memberhentikan dari unitnya selaku bos KPK.

Tumpak Hatorangan Panggabean (eksekutif pekerjaan, 2009–2010)

Mantan Komisaris PT Pos Indonesia, Tumpak Hatorangan Panggabean tertentu sebagai pengelola tugas selagi pengarah Komisi Pemberantasan penyelewengan (KPK) serta dilantik pada 6 Oktober 2009 oleh pemimpin negara Susilo Bambang Yudhoyono. dan juga diresmikan menurut Perppu nomor 4 tahun 2009 yang diterbitkan pada 21 September 2009. Pengangkatannya dijalani buat memuat kesepian arahan KPK sehabis bos KPK Antasari Azhar dinonaktifkan serta diberhentikan dampak terlekat masalah pembantaian Nasrudin Zulkarnaen. Di dasar eranya benar KPK sukses memutuskan sisa Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah selaku tertuding dalam masalah perkiraan korupsi pemasokan mesin jahit serta mendatangkan sampi. kecuali itu, KPK serta sukses memutuskan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ismet Abdullah selaku tertuding masalah perkiraan korupsi pemasokan mobil kebakaran. namun separuh masalah sedang terhambat penindakannya, misalnya saja, masalah Bank Century, membuat penghitungan kalau hukum itu mulai melempem. Pada bertepatan pada 15 Maret 2010, ia diberhentikan dengan Keppres No. 33/P/2010 sebab Perppu ditolak oleh DPR.

Busyro Muqoddas (2010–2011)

M. Busyro Muqoddas dilantik serta didapat janji oleh pemimpin negara RI pada 20 Desember 2010 selaku bos KPK menukar Antasari Azhar. Sebelumnya, Busyro ialah bos menguntai unit Komisi Yudisial RI kurun waktu 2005-2010. Pada masa selaku bos amat selalu memprotes DPR, yang terakhir terpaut hedonisme para unit DPR. Pada penentuan arahan KPK bertepatan pada 2 Desember 2011 ia “turun status” sebagai delegasi bos KPK. Busyro cukup memperoleh 5 suara dibandingan Abraham Samad yang memperoleh 43 suara. Serah peroleh jabatan serta inaugurasi dilaksanbakal pada 17 Desember 2011.

Abraham Samad (2011–2015)

Pada kurun waktu 2011–2015 KPK dipimpin oleh tamatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin adalah Abraham Samad, bersama 4 orang delegasi bosnya, adalah Zulkarnaen, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, serta Adnan mualim Praja.[6][7] Pada bertepatan pada 3 Desember 2011 via voting penentuan pengarah KPK oleh 56 orang dari faktor arahan serta unit Komisi III asal 9 seksi DPR, Abraham menundukkan Bambang Widjojanto serta Adnan mualim Praja. Abraham memperoleh 43 suara, Busyro Muqoddas 5 suara, Bambang Widjojanto 4 suara, Zulkarnain 4 suara, sebaliknya Adnan 1 suara. dia serta deretan arahan KPK yang terkini saja tertentu, legal dilantik di keraton negeri oleh pemimpin negara SBY pada bertepatan pada 16 Desember 2011. 5 arahan KPK kurun waktu 2011-2015 yaitu Abraham Samad, Bambang Widjojanto, Zulkarnaen, Adnan mualim Pradja, serta Busyro Muqoddas. sebagian masalah yang mencuat masa Abraham samad mengelola yaitu persoalan penyelewengan penginapan olahragawan, persoalan penyelewengan Hambalang, persoalan Gratifikasi mendatangkan Daging sampi, persoalan Gratifikasi SKK Migas, persoalan Pengaturan Pilkada Kabupaten Lebak. sebagian orang yang ditangkap/ditahan/dituntut KPK antara lain yaitu: Andi Malarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, maharani Atut Chosiyah, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini, Suryadharma Ali, Jero Wacik, Miranda Goeltom, Djoko Susilo, dan lain-lain.

Agus Rahardjo (2015–2019)

Berlatar balik pembelajaran cara biasa di Institut Teknologi 10 Nopember, Agus Rahardjo yaitu orang mula-mula yang tertentu mengelola KPK tanpa pembelajaran resmi hukum serta pengalaman di hukum pemertahanan hukum. Rahardjo menukar Plt. Taufiequrachman Ruki

Pada bertepatan pada 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI yang diketuai oleh Azis Syamsuddin, memutuskan Agus Rahardjo selaku pengarah KPK tertentu kurun waktu 2015-2019 sehabis sebelumnya menjalankan 2 kali voting. Rahardjo sukses menjumpai 53 suara. sebaliknya calon arahan KPK yang ada, Basaria Panjaitan menjumpai 51 suara, Alexander Marwata 46 suara, Saut Situmorang 37 suara, serta Laode Muhammad Syarif 37 suara.

persoalan per September 2016 didominasi masalah uang sogok serta pembedahan sergap Tangan (OTT). persoalan yang amat mencuat ke publik yakni OTT pengarah sidang Perwakilan teritori RI Irman Gusman (masalah uang sogok mendatangkan gula), bermacam pemahaman OTT dabir, Pengacara, ketua pengadilan atas, serta administratur pengadilan Agung terhitung Sekretaris MA Rohadi terpaut uang sogok menjual persoalan (terhitung salah satunya yakni pengacara masyhur O.C. Kaligis), masalah korupsi anggaran impian serta uang sogok proposal infrastruktur berjamaah yang dijalani oleh banyak unit Komisi V DPR (Damayanti Wisnu Putranti, serta sebelah besar unit yang ada), masalah korupsi lampu hijau tambang Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, masalah bansos serta uang sogok oleh Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho serta pejabat partai Nasdem Patrice Rio Capella, serta masalah uang sogok Raperda Reklamasi DKI Jakarta M Sanusi dari developer PT APL, serta bermacam masalah yang mencekik uang sogok korporasi yang ada.

persoalan pembantaian

pengarah KPK Antasari Azhar teruji mendesain pembunuhan pada Nasrudin Zulkarnaen serta divonis 18 tahun kurungan dan juga dilepas dari jabatannya selaku ketua KPK.

persoalan Anggoro

Bermula masa Komisi Pemberantasan penyelewengan (KPK) selagi menjalankan pemeriksaan serta pencekalan pada beberapa orang besar PT. Masaro Radiokom dalam masalah rencana Sistem Komunikasi Radio teratur (SKRT) departemen Kehutanan

persoalan Budi Gunawan

Hal ini berasal dari pemutusan Calon Kapolri Komjen angket. Budi Gunawan oleh pemimpin negara Joko Widodo Januari 2015. 2 hari sepernahnya, arahan KPK memutuskan Komjen BG selaku tertuding gratifikasi masa ia sedang berprofesi Kabiro Binkar SDM angketri tahun 2006 terpaut rumor rekening hamil. tapi lamun ada status tertuding, 10 seksi DPR membenarkan segar and proper test Komjen BG. terjalin ketegangan dampingi badan serta pemimpin negara Joko Widodo memberhentikan Jenderal Sutarman selaku Kapolri serta mengangkut Wakapolri sebagai Plt Kapolri. bimbingan KPK ditertudingkan oleh Kabareskrim yang terkini dinaikan yakni Komjen Pol. Budi Waseso sebab bermacam masalah dulu sekali. pengarah KPK Abraham Samad ditersangkakan diakibatkan masalah penjiplakan akta, serta delegasi pengarah KPK Bambang Widjojanto ditahan sebab penjiplakan kenyataan di MK ketika sebagai advokat. Sisa arahan yang ada serta diancam dijerat masalah era lalunya masing-masing akan tapi belum sebagai tersangka.

pertentangan ini meluas dari masalah hukum, ke perpecahan kerumahtanggaan polri serta masalah ketegangan antar badan, mengarah kegaduhan politik sebab DPR serta merasa dilecehkan wibawanya sebab Kapolri tertentu tidak lekas dilantik, lagi pula pemimpin negara bertentangan suara dengan partai pengusung PDIP. rakyat biasa pula menyangkal keras KPK dilemahkan, lagi pula terjalin kecemasan terbentuknya kesepian bangku komisioner (ditambah bertumbukan berakhir masa jabatannya Busyro Muqoddas) serta terdapatnya jumlah minimun komisioner dalam menyudahi persoalan. pemimpin negara akibatnya menonaktifkan Abraham serta Bambang, menerbitkan Perppu tentang perbaikan UU KPK, serta mengangkut 3 Plt Komisioner. tidak gamang, pengarah KPK kurun waktu mula-mula Taufiqurahman Ruki diangkatnya pulang sebagai Plt. Ketua. Kegaduhan terkini pula timbul masa Budi Gunawan memenangkan praperadilan sebagai kontroversial sehubungan KPK serta semenjak itu KPK kebanjiran imbauan serta kejatuhan dalam praperadilan. Kegaduhan ini terjalin sepanjang 4 bulan (Januari 2015-April 2015) hingga ditetapkannya Kapolri pasti yakni bukan Budi Gunawan, tapi Wakapolri yang serta Plt. Kapolri Badrodin Haiti.

perbaikan Undang-undang KPK

Informasi lebih lanjut: muncul rasa dan kekacauan Indonesia September 2019

Pada bertepatan pada 17 September 2019, sidang Perwakilan masyarakat mengesahkan perbaikan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan aksi kriminalitas Korupsi (UU KPK) yang kontroversial dan pernah ditolak sebagai lebar sebab klaim kalau undang-undang yang diperbaikan akan melemahkan keahlian KPK buat jalan dan menjalankan penelitian pada kasus-kasus korupsi.[8] perbaikan UU KPK diselesaikan cukup dalam 12 hari di DPR. KPK melaporkan kalau KPK tidak sempat ikut serta dalam silang pendapat perbaikan UU tersebut.[9] Serangkaian muncul rasa massal yang dipimpin oleh mahamurid pernah terjalin di kota-kota besar di Indonesia semenjak 23 September 2019, buat menentang perbaikan UU KPK, dan juga separuh UU yang ada terhitung revisi bacaan Undang-undang Hukum kriminalitas (KUHP).[10] Pendemo paling utama terdiri sehubungan mahasiswa dari 300 universitas, dan tidak terkait dengan partai politik ataupun golongan tertentu.[10] pertunjukan ini telah bertumbuh sebagai pergerakan siswa di Indonesia terbanyak semenjak kegaduhan Mei 1998 yang meletakkan pemerintahan Soeharto.[11]